Makalah Kebijakan Negara Terhadap Bidang Ibadah, Muamalah, Jinayah

Kebijakan politik pemerintahan masa reformasi terhadap hukum Islam, khususnya terhadap bidang besar syariah, yaitu: ibadah, muamalah dan jinayah, mempunyai kaitan dengan kebijakan politik Negara pada masa orde baru. Kebijakan yang dilakukan Era Reformasi terhadap bidang ibadah semakin akomodatif dengan diundangkan UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibada Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terjadi karena nuansa perkembangan masyarakat yang cenderung lebih terbuka dan lebih akomodatif membuat politik Islam pemerintahan bidang ibadah admosfirnya lebih berkembang.

Dalam konteks hukum Islam bidanG ibadah sebagaimana orde baru, pada pemerintahan reformasi juga tidak melakukan intervensi terhadap umat Islam Indonesia karena sesuai dengan karakter ajaran bidang hukum ibadah, yakni pelaksanaan ibadah tidak perlu memerlukan campur tangan Negara. Hukum Islam aspek ibadah berorientasi kepada pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya yang bersifat ta’abbudi dan tidak memiliki korelasi lansung dengan dinamika social politik suatu Negara. Kebijakan Negara era reformasi mendukung secara  baik mengenai regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan bidang ibadah.
Untuk pembahasan lebih lanjut, silahkan baca makalah dibawah.

BAB I
PENDAHULUAN 
      A.    Latar Belakang Masalah
Dalam konteks hukum Islam bidang ibadah sebagaimana Orde Baru, pada pemerintahan reformasi juga tidak melakukan intervensi terhadap umat Islam Indonesia karena sesuai dengan karakter ajaran bidang hukum ibadah, yakni pelaksanaan ibadah tidak perlu memerlukan campur tangan Negara.
Dalam proses tranformasi hukum Islam ke dalam bentuk perundan-undangan Negara, MUI sebagai sebuah wadah para ulama dan cendikiawan Muslim yang berasal dari ormas dan kelembagaan Islam selama ini telah diakui sebagai representasi umat Islam, yang mempunyai otoritas memberikan fakta atau pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang terkait dengan agama dan umat Islam.
Setiap kebijakan pemerintah Soeharto pada Era Reformasi, meskipun disana sini terjadi perubahan dan perbaikan dalam system hukum politih hokum Islam di Indonesia. Keberlanjutan dan perubahan itu dapat dilihat misalnya pada persoalan kebijakan penyelenggaraan haji yang merupakan kelanjutan dari masa colonial dan masa orde baru meskipun kebijakan itu baru berbentuk UU setelah pemerintah Habibie menyetujui UU No. 17 Tahun 1999. Begitu pula tentang kebijakan zakat yang telah diatur melalui kebijakan menteri pada masa Orde Baru, kemudian pada masa Habibie disetjui menjadi UU No. 38 Tahun 1999.
      
     B.     Rumusan Masalah
1.    Bagaimana Kebijakan Negara Terhadap Bidang Ibadah
2.    Bagaimana Kebijakan Negara Terhadap Bidang Muamalah
3.    Bagaimana Kebijakan Negara Terhadap Bidang Jinayah
    C.    Tujuan Masalah
1.      Untuk Mengetahui Kebijakan Negara Terhadap Bidang Ibadah
2.      Untuk Mengetahui Kebijakan Negara Terhadap Bidang Muamalah
3.      Untuk Mengetahui Kebijakan Negara Terhadap Bidang Jinayah

BAB II
PEMBAHASAN

     A.    Kebijakan Negara Terhadap Bidang Ibadah
Kebijakan politik pemerintahan masa reformasi terhadap hukum Islam, khususnya terhadap bidang besar syariah, yaitu: ibadah, muamalah dan jinayah, mempunyai kaitan dengan kebijakan politik Negara pada masa orde baru. Kebijakan yang dilakukan Era Reformasi terhadap bidang ibadah semakin akomodatif dengan diundangkan UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibada Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal ini terjadi karena nuansa perkembangan masyarakat yang cenderung lebih terbuka dan lebih akomodatif membuat politik Islam pemerintahan bidang ibadah admosfirnya lebih berkembang.
Dalam konteks hukum Islam bidanG ibadah sebagaimana orde baru, pada pemerintahan reformasi juga tidak melakukan intervensi terhadap umat Islam Indonesia karena sesuai dengan karakter ajaran bidang hukum ibadah, yakni pelaksanaan ibadah tidak perlu memerlukan campur tangan Negara. Hukum Islam aspek ibadah berorientasi kepada pengaturan hubungan manusia dengan Tuhannya yang bersifat ta’abbudi dan tidak memiliki korelasi lansung dengan dinamika social politik suatu Negara. Kebijakan Negara era reformasi mendukung secara  baik mengenai regulasi penyelenggaraan dan pengelolaan bidang ibadah.[1]
Berkenaan dengan manajemen penyelenggaraan ibadah Haji, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji Negara mengakomodasi dengan cara membangun manajemen penyelenggaraan haji agar kegiatan ibadah haji mulai dari mekanisme pendaftaran, perjalanan, akomodasi, dan layanan ibadahnya difasilisi oleh Negara. Secara substansian UU No. 17 Tahun 1999 menagatur mekanisme penyelenggaraan ibadah haji, bukan mengatur hal-hal yang sifatnya  conteks ajaran. Negara memiliki kewajiban melayani kepentingan ratusan ribu rakyatnya yang ingin melaksanakan ajaran agamanya dan terkait pula dengan pemerintahan Negara lain dan menyangkut ratusan ribu umat Islam yang berangkat dalam waktu yang bersamaan keluar negeri.
Oleh sebab itu, UU PIH adalah produk hukum yang mendorong terciptanya kelancaran ibadah Haji dan Umrah di Tanah Suci, sekaligus sebagai usaha membangun citra bangsa di luar negeri agar dalam penyelenggaraannya tertib dan teratur.[2] Adanya UU PIH merupakan bukti akomodasi Negara terhadap ajaran Islam yang ditunjukkan bagi kepentingan hukum ummat Islam. Akomodasi sebuah produk perundang-undangan dapat pula dimaknai sebagai upaya pemerintah dan pihak partai politik untuk merebut simpati dari masyarakat, khususnya umat Islam menjelang momentum politik pemilu tahun 1999. Bagi Habibie dukungan untuk UU PIH selain atas pertimbangan desakan masyarakat akan pentingnya UU PIH, tetapi secra politis dapat pula dikaitkan dengan usaha menarik simpati umat Islam dalam perpolitikan nasional.
Dukungan pusat-pusat kekuasaan politik, seperti partai politik, parlemen, ormas keagamaan, media masa dan pemerintahan serta masyrakat yang baik Muslim maupun non muslim dalam proses legislasi UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat terlihat positif dan sekaligus sebagai indikator bahwa kebijakan Negara terhadap bidang ibadah, terutama manajemen zakat menjadi sangat akomodatif dan responsive terhadap hukum Islam karena Era Reformasi lebih memberi admosfir keberagaman yang lebih baik, termasuk juga dengan ditandai dengan lahirnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[3]

     B.     Kebijakan Negara Terhadap Bidang Muamalah
Kebijakan Negara terhadap bidang muamalah pada Era Reformasi dapat dibedakan dari sisi pandang , yaitu; pertama, kebijakan terhadap hokum Islam yang secara langsung menggunakan istilah bagian dari syariah baik dari segi nama produk dan substansinya. Termasuk adalah kelompok ini adalah UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji , UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No, 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (OTSUS NAD), UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf UU No. 3 tahun 2006 tentang Amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, UU Surat Berharga SSyariah Negara dan UU Perbankan Syariah 2008, kedua, kebijakan terhadap hukum Islam dari segi istilah tidak terlihat langsung, tetapi dari substansi berada dalam wilayah syariah. Kelompok ajaran ini dapat dilihat dari kebijakan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional. Produk hukum yang lahir dari dua kelompok ini sekaligus menjadi bukti bahwa di Era Reformasi telah terjadi akomodasi terhadap hukum Islam dan lembaga-lembaganya, ketiga, kebijakan terhadap kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan ummat Islam, misalnya peringatan Hari Besar Islam, Isra’ Mi’raj, Maulid Nabi Saw.
Dalam proses tranformasi hukum Islam ke dalam bentuk perundan-undangan Negara, MUI sebagai sebuah wadah para ulama dan cendikiawan Muslim yang berasal dari ormas dan kelembagaan Islam selama ini telah diakui sebagai representasi umat Islam, yang mempunyai otoritas memberikan fakta atau pertimbangan kepada pemerintah dalam hal yang terkait dengan agama dan umat Islam. Pengakuan ini misalnya bisa dilihat di UU tentang Pangan, yang salah satu pasalnya terkait dengan pencantuman tanda halal dalam kemasan produk makanan, minuman, kosmetika dan obat-obatan, harus didasarkan fatwa halal dari MUI. Begitu juga peran MUI dalam kegiatan lembaga keuangan dan bisnis syariah, di mana lembaga ini mempunyai otoritas menentukan hal-hal yang berkaitan dengan dimensi syariah sebagai landasan dalam membuat aturan kebijakan yang terkait dengan regulasi perbankan syariah di Indonesia.[4]
Semua peraturan atau regulasi yang di keluarkan BI dan Depkeu terkait dengan aspek syariah berpijak dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Tugasnya, fatwa MUI telah dijadikan hokum positif di negeri ini melalui regulasi yang dikeluarkan oleh BI dan departemen keuangan. Hal yang sama selama ini MUI juga diakui sebagai pemegang otoritas fatwa di negeri ini adalah terkait di bidang kesehatan, misalnya imunisasi. Sebelum melakukan imunisasi secara missal, departemen kesehatan meminta fatwa dari MUI terkait dengan kandungan bahan atas vaksin yang akan dipergunakan imunisasi. Walaupun hal tersebut tidak diharuskan dalam UU, tapi Departemen kesehatan meminta fatwa dari MUI. MUI diakui sebagai sebuah lembaga yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa. Karenanya menjadi logis jika dalam hal terkait dengan akidah dan syariah Islam (khususnya dalam aliran sesat), fatwa MUI menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah atau Negara.[5]
Kebijakan prinsip dan belum pernah dilakukan pada masa pemerintahan sebelumnya adalah adanya perluasan Absolute Kompetensi Peradilan Agama dengan masuknya ekonomi syariah menjadi wewenangnya sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Amandemen terhadap UU No 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama. Dalam bidang perbankan syariah, kebijakan ini terkait dengan akomodirnya system ekonomi Islam kedalam system perbankan nasional. Misalnya terlihat sejak diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, maka keberadaan bank syariah dalam system perbankan di Indonesia telah diakui melalui UU. Bahkan, dapat dikatakan bahwa UU No. 7 tahun 1992 ini merupakan pintu gerbang dimulainya perbankan syariah di Indonesia. Tahun 1998 dengan diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK direksi BI baru dianggap telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah antara lain melalui izin dual banking system. Selain itu UU No. 23/1999 tentang Bank Indonesia juga menugaskan BI mempersiapkan perangkat peraturan dan fasilitas-fasilitas penunjang yang mendukung operasional Bank Syariah. Jaminan terhadap system perbankan syariah semakin kuat pula dengan keluarnya dua UU yang berkaitan dengan UU SBSN (sukuk) dan disahkannya RUU perbankan syariah tahun 2008 tanggal 17 juni 2008.

      C.    Kebijakan Negara Terhadap Bidang Jinayah
Syariat Islam yang berkaitan dengan hukum muamalah, tampaknya telah mendapat perhatian Negara baik untuk unifikasi maupun kompilasi. Namun, dalam bidang kebijakan dalam bidang jinayah relative terabaikan atau bahkan ditelantarkan. Besarnya pengaruh hokum warisan Belanda terhadap system hukum pidana di Indonesia membuat usaha-usaha berbagi pihak untuk mengurangi pengaruh hukum Belanda sampai sekarang belum mendapat perhatian berhasil. KUHP warisan Belanda jelas sekali perumusannya dipengaruhi hukum Kanonik Gereja Katolik, yang merumuskan perzinahan sebagai hubungan seksual diluar nikah, tetapi dilakukan oleh pasangan, yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian, menurut KUHP, hubungan seksual diluar nikah antara dua orang yang tidak terikat perkawinan bukan bentuk dari perzinahan. Perumusan perzinahan dalam KUHP belanda ini tidak sejalan dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Mereka mengambil rumusan perzinahan dari term hokum Islam, tetapi ketika dalam pemidanaannya mengambil jenis pemidanaannya dari eks hokum Belanda, yakni pidan penjara.
Namun,. Pada Era Reformasi, kebijakan bidang jinayah atau hukum pidana mengalami perkembangan, terutama semenjak adanya Otonomi Daerah dan keistimewaan yang diberikan kepada daerah Nangroe Aceh Darussalam sebagiman diatur dalam UU No.18 Tahun 2001 tentang OTSUSNAD. Setelah adanya kewenangan yang dimiliki NAD untuk penerapkan Syariat Islam tahun 2001, telah dibuat sejumlah qanun yang berisikan sejumlah tindak pidana. Ini berarti bahwa Syariah yang diberlakukan di NAD tidak lagi terbatas pada masalah Perdata Islam semata, tetapi yang juga sudah mencangkup hukum pidana. Sampai saat ini macam-macam tindak pidana yang bersumber dari Syariat Islam dan sudah diatur dalam Qanun NAD yang mencangkup, pertama, perbuatan pidana dibidang aqidah, ibadah dan syiar Islam (Qanun no. 11 tahun 2002), kedua, minuman khamar dan sejenisnya (Qanun no. 12 tahun 2003), ketiga, maisir (perjudian)Qanun no. 13 tahun 2003 , keempat, khalwat (mesum) (Qanun no. 14 tahun 2003), dan kelima, pengelolaan zakat (Qanun no. 7 tahun 2004), kebijakan Negara dalam bidang jinayah atau hukum pidana Islam pada masa Era Reformasi dapat disebut bersifat opoposional , meskipun dalam kasus tertentu bersifat akomodasi terbatas karena pertimbangan politis dengan memberikan keistimewaan bagi daerah Nangroe Aceh Darusssalam, tetapi kekhususan ini tidak dapat berlaku untuk daerah lainya.
Setiap kebijakan pemerintah Soeharto pada Era Reformasi, meskipun disana sini terjadi perubahan dan perbaikan dalam system hokum politih hokum Islam di Indonesia. Keberlanjutan dan perubahan itu dapat dilihat misalnya pada persoalan kebijakan penyelenggaraan haji yang merupakan kelanjutan dari masa colonial dan masa Orde Baru meskipun kebijakan itu baru berbentuk UU setelah pemerintah Habibie menyetujui UU No. 17 Tahun 1999. Begitu pula tentang kebijakan zakat yang telah diatur melalui kebijakan menteri pada masa Orde Baru, kemudian pada masa Habibie disetjui menjadi UU No. 38 Tahun 1999. Hal yang sama juga terjadi secara berkesinambungan dalam hal memberikan  kekuatan hukum bagi lembaga peradilan agama yang dimulai dengan memberikan legal standing bagi peradilan agama melalui UU No. 14 Tahun 1970, kemudian dirubah masa B.J. Habibie dengan UU No. 35 tahun 1999 tentang Amandemen terhadap UU No. 14 Tahun  1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan masa presiden Abdurrahman Wahid dikeluarkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh sebagai provinsi Nangroe Aceh Darusssalam sehingga otonomi hukum Islam terjadi di Aceh dan pada masa presiden Megawati Soekarno Putri dikeluarkan pula keputusan presiden no. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah di Nangroe Aceh Darussalam. Perubahan dari ketentuan-ketentuan diatas mengharusan perubahan UU pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian menjadi UU No. 4 tahun 2004 tentang kehakiman. Hal yang paling mutakhir adalah lahirnya UU No. 7 Tahun 1989.
Meskipun demikian, bilamana suatu produk hukum yang telah diundangkan masih terdapat pasal-pasal yang kurang proposional atau secara material dianggap bertentangan dengan UUD 1945 atau berbenturan dengan produk perundang-undangan yang telah ada, maka jalurnya adalah melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Di sini posisi Mahkamah Konstitusi berperan untuk menilai dan mengawasi produk UU yang terkait dengan produk hukum yang selaras dengan pancasila dan UUD 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, maka pendapat yang mengatakan bahwa transformasi hokum Islam dalam perundang-undangan Negara dapat mengancam eksistensi Negara dan UUD 1945 semakin tidak relevan karena dalam membangun system hukum nasional di Indonesia bersumber dari ketiga sumber hokum, yakni hukum adat, hukum positif (Belanda) dan hukum Islam dalam nasional merupakan kewajiban berdasarkan amanah Konstitusi UUD 1945 melalui mekanisme politik yang demokratis atau minimal hukum Islam harus menjadi referensi bagi pembentukan hukum nasional di Indonesia. Proses transformasi hokum Islam menjadi hukum nasional ini dinamai sebagai “teori konstitusi” (the constitution theory) dan “teori adopsi” (the adoption theory).

BAB III
PENUTUP
A.      Kesimpulan
1.    Kebijakan politik pemerintahan masa reformasi terhadap hukum Islam, khususnya terhadap bidang besar syariah, yaitu: ibadah, muamalah dan jinayah, mempunyai kaitan dengan kebijakan politik Negara pada masa orde baru. Kebijakan yang dilakukan Era Reformasi terhadap bidang ibadah semakin akomodatif dengan diundangkan UU No. 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Ibada Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2.    Kebijakan Negara terhadap bidang muamalah pada era reformasi dapat dibedakan dari sisi pandang , yaitu; pertama, kebijakan terhadap hokum Islam yang secara langsung menggunakan istilah bagian dari syariah baik dari segi nama produk dan substansinya. Termasuk adalah kelompok ini adalah UU No. 17 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Ibadah Haji , UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, dan UU No, 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (OTSUS NAD), UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf UU No. 3 tahun 2006 tentang Amandemen UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, UU Surat Berharga Syariah Negara dan UU Perbankan Syariah 2008, kedua, kebijakan terhadap hokum Islam dari segi istilah tidak terlihat langsung, tetapi dari substansi berada dalam wilayah syariah. Kelompok ajaran ini dapat dilihat dari kebijakan terhadap UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional.
3.    Syariat Islam yang berkaitan dengan hukum muamalah, tampaknya telah mendapat perhatian Negara baik untuk unifikasi maupun kompilasi.
B.       Saran
Dalam makalah ini, tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam kesempurnaan pada makalah ini. Sebagai penulis kami mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang bersifat membangun demi kesempurnaan makalah ini.
 
DAFTAR PUSTAKA

Al-Qardhawi Yusuf. Fiqh Muqasid Syariah. Pustaka Qautshar. Jakarta. 2007.
Halim Abdul. Politik Hukum Islam di Indonesia.  Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI. Jakarta. 2008.
Nasution Harun. dasar pembaharuan dalam Islam. Pustaka Pajimas. Jakarta. 1985.


[1] Abdul Halim, Politik Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), hlm. 442.
[2] Harun Nasution, Dasar Pembaharuan Dalam Islam, (Jakarta: Pustaka Pajimas, 1985).
[3] Ibid, hlm. 443.
[4] Ibid, hlm. 444.
[5] Yusuf Al-Qardhawi, Fiqh Muqasid Syariah, (Jakarta, Pustaka Qautshar, 2007).

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel