-->

Macam-macam atau Jenis Hukum (Penggolongan Hukum) Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia

Hukum yang pengertian umumnya adalah himpunan peraturan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa, sebenarnya banyak sekali seluk-beluk atau lika-likunya. Dalam hal tersebut sampai diibaratkan oleh Achmad Sanusi, bahwa itu sebagaimana halnya kendaraan bermotor yang sebenarnya banyak ragamnya yaitu, beraneka ragam bentuk, merek, ukuran, dan tenaga kudanya. Oleh karena itu, hukumpun dapat digolongkan menurut beberapa hal tertentu misalnya menurut sumbernya, isinya, fungsinya dan lain sebagainya. Untuk pembahasan lengkap silahkan lanjutkan membaca, dan untuk mendapatkan makalah ini silahkan hubungi admin dengan cara klik ORDER MAKALAH. Terima kasih.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ......................................................................................................................   i
BAB I: PENDAHULUAN .................................................................................................. ii
      A.   Latar Belakang Penulisan Makalah ..............................................................................ii
      B.   Masalah atau Topik Bahasan  .......................................................................................ii
      C.   Tujuan Penulisan Makalah .............................................................................................ii
BAB II: PEMBAHASAN ................................................................................................... 1
      A.   Macam-macam atau Jenis Hukum (Penggolongan Hukum) .................................... 1
      B.   Penggolongan Hukum....................................... ............................................................1
BAB III: PENUTUP ........................................................................................................... 7
      A.   Kesimpulan  .....................................................................................................................7
      B.   Saran ................................................................................................................................7
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................................................................8

BAB  I
PENDAHULUAN
A.   Latar Belakang
Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan karuni-Nya penyusunan makalah ini dapat terwujud. Makalah ini merupakan sebuah tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia.
Dalam makalah ini disajikan kumpulan informasi tentang pengertian hukum dan apa saja macam-macam atau jenis hukum (penggolongan hukum) di Indonesia. Mudah-mudahan makalah ini bermanfaat bagi mahasiswa dan mahasiswi beserta masyarakat luas.

B.   Rumusahan Masalah
1.    Apa pengertian hukum?
2.    Apa saja macam-macam atau jenis hukum (penggolongan hukum) di Indonesia?

C.   Tujuan
Makalah ini dimaksudkan untuk membahas, mengetahui, dan memahami tentang apa itu pengertian hukum dan apa saja macam-macam atau jenis hukum (penggolongan hukum) di Indonesia.

BAB II
PEMBAHASAN

     A.   Pengertian Macam-Macam atau Jenis Hukum (Penggolongan Hukum)
Hukum yang pengertian umumnya adalah himpunan peraturan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa, sebenarnya banyak sekali seluk-beluk atau lika-likunya. Dalam hal tersebut sampai diibaratkan oleh Achmad Sanusi, bahwa itu sebagaimana halnya kendaraan bermotor yang sebenarnya banyak ragamnya yaitu, beraneka ragam bentuk, merek, ukuran, dan tenaga kudanya. Oleh karena itu, hukumpun dapat digolongkan menurut beberapa hal tertentu misalnya menurut sumbernya, isinya, fungsinya dan lain sebagainya.[1]

      B.   Penggolongan Hukum
Berikut ini akan diketengahkan mengenai penggolongan hukum berdasarkan kriteria tertentu:
a.    Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumber Formalnya, hukum dapat digolongkan menjadi:
1.    Hukum undang-undang, ialah peraturan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia sehingga manusia bisa terkontrol dalam bertingkah laku dan merupakan peraturan negara yang dibentuk oleh alat  pelengkap negara yang berwenang dan mengikat masyarakat dan merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
2.    Hukum kebiasaan dan hukum adat, yaitu perbuatan manusia mengenai hal tetentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat, selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian, jika tidak berbuat demikian merasa berlawanan dengan kebiasaan dan merasa melakukan pelanggaran terhadap hukum. Masyarakat yakin bahwa kebiasaan yang mereka lakukan itu memang mengandung hukum, maka jika anggota masyarakat itu tidak menaatinya, dia merasa melakukan pelanggaran perasaan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Contoh kebiasaan misalnya perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dengan penggarapnya. Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak mengandung sakral, mengatur tata hidup masyarat tertentu. Contoh: hukum perjanjian adat, hukum waris adat,hukum pidana adat, hukum tanah adat dan hukum perkawinan adat (misalnya dilakukan upacara adat tertentu dalam melamar gadis maupun dalam pelaksanaan pernikahannya).[2]
3.    Hukum yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu. Meskipun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi,tetapi bila menghadapi kasus demikian hakim akan menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan keputusannya, bahkan tidak mustahil jika hakim itu akan mengikuti keputusan hakim yang terdahulu manakala keputusan itu dianggap sudah tepat dan adil, sedang kasus yang diperiksanya sama atau hampir sama. Drai kenyataan dalam praktek peradilan dapat dimengerti bahwa hakim adalah pembentuk hukum. Hukum yang diciptakan oleh hakim berlaku bagi para pihak yang perkaranya diperiksa, jadi berlakunya terhadap kasus konkrit.[3]
4.    Hukum traktat, adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian antarnegara sebagai sumber hukum formal harus memenuhi syarat formal tertentu. Untuk perjanjian antarnegara yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden dengan dasar hukum pasal 11 UUD 145. Dalam pasal 11 UUD 1945 ditentukan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan membuat perjanjian dengan negara lain. Perjanjian antarnegara yang sudah disahkan berlaku mengikat negara peserta, termasuk warga negaranya masing-masing. Oleh karena itu traktat atau perjanjian antarnegara sebelum disahkan oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR lebih dulu (sesuai dengan ketentuan pasal 11 UUD 1945).[4]
5.    Hukum perjanjian (overeenkomst), yaitu hukum yang dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.
6.    Hukum ilmu (hukum doktrin), yaitu hukum yang bersumber dari pendapat para sarjana terkemuka atau hukum yang bersal dari doktrin.[5]

b.    Penggolongan Hukum Berdasarkan Isi atau Kepentingannya
Penggolongan hukum menurut kepentingannya merupakan pengelompokkan hukum atas dasar urusan, kebutuhan, atau keperluan dari warga masyarakat yang akan diatur oleh hukum, apakah itu kepentingan umum atau individual. Hukum dapat digolongkan  menjadi 2 yaitu:
1.      Hukum privat, adalah aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya. Contoh: Sewa Menyewa, Hukum Perdata (BW), Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, dan Hukum Jaminan.
2.      Hukum Publik, ialah aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. Contoh: Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi, Hukum Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Acara Pidana.[6]

c.    Penggolongan Hukum Berdasarkan Kekuatan Berlakunya atau Sifatnya, digolongkan menjadi 2 yaitu:
1.    Hukum memaksa (dwingend recht) disebut juga hukum yang memerintah atau hukum mutlak merupakan peraturan hukum untuk orang-orang yang berkepentingan tidak boleh menyimpang dengan jalan perjanjian.Hukum yang memaksa mengikat dengan tanpa syarat, artinya, tidak peduli adakah para pihak yang berkepentingan menghendakinya atau tidak. Misalnya Pasal 195 BW: (Calon suami istri) tiada dapat dengan jalan syarat-syarat pernikahan menyimpang dari hak-hak yang timbul, dari kekuasaan suami, dan dari kekuasaan orang tua, juga tidak boleh menyimpang dari hak-hak yang oleh hukum dihubungkan dengan status suami istri yang masih hidup sepeninggl pihak lainnya.[7]
2.    Hukum pengatur (regelend recht) atau disebut juga hukum penambah (aanvullend recht), ialah hukum yang dalam keadaan kongkrit dapat dikesampingkanoleh perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak. Bilamana kedua belah pihak dapat menyelesaikan soal mereka dengan membuat sendiri suatu peraturan, maka peraturan hukum yang tercantum dalam pasal yang bersangkutan, tidak perlu dijalankan.[8]

d.    Hukum Berdasarkan Fungsinya, hukum dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:
1.    Hukum materiil (materieel recht/adjective law), yaitu aturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang, jadi yang menentukan hak-hak dan kewajiban, memerintahkan dan melarang berbagai perbuatan kepada orang-orang dan masyarakat. Contoh: Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan sebagainya.
2.    Hukum formil (formeel recht/adjective law) yaitu aturan hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materiil. Contoh: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata dan sebagainya.[9]

e.    Hukum Berdasarkan Bentuknya
Penggolongan hukum menurut bentuknya merupakan pengelompokan hukum atas dasar ujudnya, apakah tertulis atau tidak tertulis. Hukum berdasarkan bentuknya digolongkan menjadi 2 yaitu:
1.    Hukum Tertulis merupakan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis telah menjadi tanda atau ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Ada dua macam hukum tertulis yaitu:
v  Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh: KUHP, KUH, Perdata, KUHAP,KUH Dagang.
v  Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh : Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden.
2.    Hukum Tidak Tertulis merupakan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dibuat dalam bentuk tulisan (disebut hukum kebiasaan). Contoh: tradisi atau hukum adat.[10]

f.     Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi 4 yaitu:
1.    Hukum Nasional, ialah sekumpulan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh semua masyarakat dalam suatu Negara. Hukum nasional ini berlaku hanya di Negara tertentu yang hidup dengan hukum nasional. Contoh: hukum Indonesia, hukum Malaysia, hukum Mesir dan lain sebagainya.
2.    Hukum Internasional, ialah sekumpulan hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh semua Negaradi dunia, maka dari itu perlu ditaati dalam menjalin hubungan antar Negara. Contoh: PLO (Palestine Liberalism Organization) yang artinya Gerakan Pembebasan Palestina.
3.    Hukum Asing, adalah hukum yang berlaku di Negara lain atau Negara asing di luar wilayah. Pada umumnya hukum asing itu lebih mengarah pada proses hukum maupun aturan hukum dari Negara lain. Contoh: Hukum Internasional, Hukum Perdata Internasional dan lain-lain.
4.    Hukum Gereja, ialah kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggota-anggotanya.[11]
g.    Hukum Berdasarkan Waktu berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:
1.    Hukum Positif (ius constitutu), adalah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini juga pada suatu negara. Pada tiap-tiap negara pasti punya peraturan mengenai hukum dan hukum yang diterapkan atau hukum yang dipakai itulah yang dinamakan hukum positif. Seperti di Indonesia yang saat ini diberlakukan hukum KUHP Perdata dan Pidana. Hukum ini diterapkan karena hukum ini mampu menangani segala hal kepentingan yang mencangkup status agama, masyarakat, suku bangsa, serta kebudayaan pada tiap-tiap Negara.
2.    Ius constituendum, ialah hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang.
h.    Hukum Berdasarkan Luas Berlakunya, hukum dapat digolongkan menjadi 2 yaitu:
1.    Hukum Umum, ialah hukum yang berlaku bagi setiap orang dalam masyarakat tanpa membedakan jenis kelamin, warga negara, maupun jabatan seseorang. Contoh: Hukum Pidana.
2.    Hukum Khusus, ialah hukum yang berlakunya hanya bagi segolongan orang tertentu saja. Contoh: Hukum pidana militer.[12]
v  Disamping seperti yang disebut diatas ada juga macam-macam hukum lainnya, yaitu:
ü  Hukum Obyektif untuk menyatakan peraturan (atau kaidah) yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih. Hukum ini berlaku untuk umum, bukan terhadap seseorang yang tertentu, subyek yang tetentu.
ü  Hukum Subyektif untuk menyatakan hubungan yang diatur oleh hukum obyektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Dikatakan umum subyektif karena dalam hal ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu sesuatu subyek yang tertentu.[13]
ü  Hukum Asasi (hukum alam) adalah hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu. Jadi hukum ini berlaku sejak terjadinya dunia hingga sekarang dan untuk selama-lamanya terhadap siapa saja.[14]


BAB III
PENUTUP

       A.   Kesimpulan
1.    Hukum yang pengertian umumnya adalah himpunan peraturan yang berisi perintah-perintah atau larangan-larangan yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa.
2.    Macam-macam atau jenis hukum (penggolongan hukum) dibagi menjadi 8 yaitu:
·         Penggolongan Hukum Berdasarkan Sumber Formalnya
·         Penggolongan Hukum Berdasarkan Isi atau Kepentingannya
·         Penggolongan Hukum Berdasarkan Kekuatan Berlakunya atau Sifatnya
·         Penggolongan Hukum Berdasarkan Fungsinya
·         Penggolongan Hukum Berdasarkan Bentuknya
·         Penggolongan Hukum Berdasarkan Tempat Berlakunya
·         Penggolongan Hukum Berdasarkan Waktu Berlakunya
·         Penggolongan Hukum BerdasarkanLuas Berlakunya.

      B.   Saran
Hukum itu mempunyai banyak macam-macamnya atau jenisnya alangkah baiknya kalau kita dapat membedakan,  memahami, mempelajari, dan mengetahui penggolongan hukum itu seperti apa.
DAFTAR PUSTAKA

Daliyo, J.B., Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001.
Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
Supraptiningsih, Umi, Pengantar Ilmu Hukum. Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006.




[1] Umi Supraptiningsih, Pengantar Ilmu Hukum, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm:61.
[2] J.B. Daliyo, Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm: 58.
[3] Ibid. 59.
[4] J.B. Daliyo, Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2001), hlm: 60.
[5]Ibid. 62.
[6] Umi Supraptiningsih, Pengantar Ilmu Hukum, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm: 62.
[7] Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm: 34.
[8] Umi Supraptiningsih, Pengantar Ilmu Hukum, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm: 63.
[9] Ibid. 63.
[10] Salim, Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm: 32.
[11] Umi Supraptiningsih, Pengantar Ilmu Hukum, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm: 64.
[12] Umi Supraptiningsih, Pengantar Ilmu Hukum, (Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2006), hlm: 64.
[13] Ibid. 64.
[14] Ibid. 65.

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel