-->

Kesehatan Bank, Penilaian Kesehatan Bank, Rahasia Bank, dan Pelanggaran Rahasia Bank (Makalah Lengkap)

Menurut Budisantoso dan Triandaru (2005:51) kesehatan Bank diartikan “kemampuan suatu Bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”.[1] Pengertian tentang kesehatan Bank mencakup kesehatan suatu Bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya dengan baik atau sesuai dengan aturan yang berlaku.

KATA PENGANTAR
Segala puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat, taufik serta hidayah-Nya penyusunan makalah ini dapat di selesaikan dengan lancar.
Dalam pembuatan makalah ini, kami berterimakasih kepada dosen pengampu Ibu “………” yang telah membimbing kami, sehingga kami bisa menyelesaikan tugas ini, juga kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan kepada kami, tidak lupa pula kami ucapkan kepada kedua orang tua yang telah membiayai kami dan pihak-pihak yang terkait yang telah membantu menyelesaikan makalah ini.
Dalam pembuata nmakalah ini, kami sekelompok mengerjakannya dengan semaksimal mungkin, apabila ada kesalahan baik dari penyusunan maupun penulisan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan.
Penulis berharap semoga makalah ini bermanfaat dan memberikan sumbangan ilmu yang berharga bagi kita semua.

…………………….
Penulis

DAFTAR ISI

KataPengantar...................................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................................. ii
BAB IPENDAHULUAN
                  A.   Latar Belakang.................................................................................... 1
                  B.   Rumusan Masalah............................................................................... 2
                  C.   Maksud dan Tujuan............................................................................. 2
BAB II PEMBAHASAN
                  A.   Pentingnya Lokasi yang Stategis...................................................... 3
                  B.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Lokasi.................... 3
                  C.   Metode Evaluasi Alternatif Lokasi..................................................... 4
                  D.   Strategi Lokasi Pelayanan Jasa.........................................................6
BAB III PENUTUP
                  A.   Kesimpulan…………………………………………………………..14
                  B.   Saran………………………………………………………………....14
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………...15


BAB I
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang
 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank wajib memelihara kesehatannya.[2] Kesehatan Bank yang merupakan cerminan kondisi dan kinerja Bank merupakan sarana bagi otoritas pengawas dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan terhadap Bank. Selain itu, kesehatan Bank juga menjadi kepentingan semua pihak terkait, baik pemilik, pengelola (Manajemen), dan masyarakat pengguna jasa Bank.
Kesehatan merupakan hal yang paling penting di dalam kehidupan, baik bagi manusia maupun perusahaan. Kondisi yang sehat akan meningkatkan gairah kerja dan kemampuan kerja serta kemampuan lainnya. Sama seperti halnya manusia yang harus menjaga kesehatannya, begitupun perbankan juga harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap baik dan melayani para nasabahnya dengan baik juga.[3] Jika Bank tersebut tidak sehat, maka akan membahayakan bank itu sendiri dan pihak lain yang bersangkutan serta akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Bank itu sendiri. Maka dari itu kesehatan Bank harus dipelihara dengan baik agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank tetap terjaga.
 Dalam menjalankan kegiatan perbankan yaitu mengelola uang masyarakat, maka Bank wajib pula menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat atau nasabah terhadap perbankan. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut dengan cara pihak Bank dilarang memberikan informasi tentang data-data yang ada di Bank, baik itu data keuangan ataupun non-keuangan harus dijaga dengan baik atau Bank harus menjaga rahasia tentang keadaan keuangan nasabah agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Apabila kerahasian data nasabah tidak dijamin oleh bank atau melanggar kerahasiaan ini maka perbankan akan dikenakan sanksi dan nasabah tidak akan memiliki kepercayaan lagi terhadap Bank tersebut.

B.   Rumusan Masalah
1.     Apa yang dimaksud dengan kesehatan Bank ?
2.    Bagaimana aturan mengenai penilaian kesehatan Bank ?
3.    Bagaimana aspek-aspek penilaian kesehatan Bank ?
4.    Apa yang dimaksud dengan rahasia Bank ?
5.    Apa saja pengecualian terhadap rahasia Bank ?
6.    Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran rahasia Bank ?

C.   Tujuan Masalah
1.    Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kesehatan Bank.
2.    Untuk mengetahui aturan dalam penilaian kesehatan Bank.
3.    Untuk mengetahui aspek-aspek penilaian kesehatan Bank.
4.    Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan rahasia Bank.
5.    Untuk mengetahui apa saja yang dikecualikan dalam rahasia Bank.
6.    Untuk mengetahui sanksi administratif terhadap pelanggaran aturan rahasia Bank.

BAB II
PEMBAHASAN

A.   KESEHATAN BANK
1.    Pengertian Kesehatan Bank
Menurut Budisantoso dan Triandaru (2005:51) kesehatan Bank diartikan “kemampuan suatu Bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku”.[4] Pengertian tentang kesehatan Bank mencakup kesehatan suatu Bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya dengan baik atau sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kegiatan perbankan tersebut meliputi :
a.    Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, dari lembaga lain dan modal sendiri
b.    Kemampuan mengelola dana
c.    Kemampuan menyalurkan dana ke masyarakat
d.    Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dan pihak lain
e.    Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku[5]
Dengan kata lain tingkat kesehatan Bank juga erat kaitannya dengan pemenuhan peraturan perbankan (kepatuhan pada Bank Indonesia).

2.    Aturan Penilaian Kesehatan Bank
Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-undang tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa :
a.    Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
b.    Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
c.    Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanyamenurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
d.    Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh Bank yang bersangkutan.
e.    Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan akuntan publik atas nama Bank Indonesia untuk melaksanakan pemeriksaan atas Bank.
f.     Bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik.
g.    Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.[6]
Kesehatan suatu Bank sangat penting untuk membentuk kepercayaan dalam dunia perbankan dan untuk melaksanakan kehati-hatian dalam dunia perbankan. Maka dari itu Bank Indonesia merasa perlu untuk menerapkan aturan tentang kesehatan bank, dengan adanya aturan tentang kesehatan Bank ini maka kesehatan Bank akan tetap terjaga, sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan.

3.    Aspek-aspek Penilaian Kesehatan Bank
Penilaian untuk menentukan kondisi suatu Bank, biasanya menggunakan berbagai alat ukur. Salah satu alat ukut yang utama yang digunakan untuk menentukan kondisi suatu Bank dikenal dengan nama analisis CAMELS. Analisis ini terdiri dari capital, assets, management, earning, liquidity, dan sensitivity.
a.    Aspek Permodalan (Capital)
Penilaian pertama adalah aspek permodalan (capital) suatu Bank. Dalam  aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh Bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum Bank. Penilaian tersebut didasarkan kepada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan oleh BI.
b.    Aspek Kualitas Aset (Assets)
Aspek yang kedua ini adalah mengukur kualitas aset Bank. Dalam hal ini upaya yang dilakukan adalah untuk menilai jenis-jenis aset yang dimiliki oleh Bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan memperbandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif. Kemudian rasio penyisihan penghapusan aktiva terhadap aktiva produktif diklasifikasikan. Rasio ini dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia.
c.    Aspek Kualitas Manajemen (Management)
Dalam mengelola kegiatan Bank sehari-hari juga dinilai kualitas manajemennya. Kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam bekerja. Kualitas manajemen juga dilihat dari segi pendidikan dan pengalaman dari karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.
d.    Aspek Rentabilitas (Earning)
Aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan Bank dalam meningkatkan keuntungan. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Kegunaan aspek ini juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai Bank yang bersangkutan. Bank yang sehat adalah Bank yang diukur secara rentabilitas yang terus meningkat diatas standar yang telah ditetapkan.
e.    Aspek Likuiditas (Liquidity)
Suatu Bank dapat dikatakan likuid jika Bank yang bersangkutan mampu membayar semua utangnya, terutama utang-utang jangka pendek.  Kemudian Bank juga harus dapat pula memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai.
f.     Aspek Sensitivitas (Sensitivity)
Aspek sensitivitas mulai diberlakukan oleh Bank Indonesia sejak Mei 2004. Seperti kita ketahui bahwa dalam melepaskan kreditnya perbankan harus memerhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba yang harus dicapai dan haruslah mempertimbangkan risiko yang dihadapi. Pertimbangan risiko yang harus diperhitungkan berkaitan erat dengan sensitivitas perbankan, dan sensitivitas terhadap risiko ini penting.[7]

B.   RAHASIA BANK
1.    Pengertian Rahasia Bank
Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah Bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara terbuka diungkapkan kepada pihak masyarakat.[8] Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah yaitu meliputi segala keterangan atau data tentang orang dan badan yang memperoleh pemberian layanan dan jasa dalam lalu lintas uang.
Dikarenakan kegiatan dunia perbankan mengelola uang masyarakat. Maka bank wajib menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat. Bank wajib menjamin keamanan uang tersebut agar benar-benar aman. Untuk menjaga keamanan uang nasabah tersebut yaitu dengan cara pihak Perbankan merahasiakan data atau keterangan yang tercatat di Bank tersebut.

2.    Pengecualian Terhadap Rahasia Bank
Dalam situasi keadaan tertentu data nasabah di Bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia Bank tersebut meliputi :
a.    Kepentingan perpajakan
Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada Bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak.
b.    Penyelesaian piutang Bank yang diserahkan kepada BUPLN atau PUPN
Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan nasabah atau terdakwah pada Bank. Ijin diatas diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala BUPLN atau PUPN. Permintaan tertulis tersebut diatas harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat BUPLN atau PUPN, nama nasabah bersangkutan dan alasan diperlukannya keterangan.
c.    Kepentingan peradilan dalam perkara pidana
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikanizin kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan terdakwah pada Bank, dan pihak Bank wajib memberikan keterangan yang diminta.
d.    Tukar menukar informasi antar Bank
Dalam rangka tukar menukar informasi antar Bank, direksi Bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada Bank lain. Tukar menukar informasi antar Bank  dimaksudkan untuk memperlancar dan mengamankan kegiatan usaha Bank, antara lain guna mencegah kredit rangkap serta mengetahui keadaan dan status dari Bank lain.[9]
e.    Kepentingan pemeriksaan peradilan perdata
Pasal 43 Undang-Undang perbankan menyatakan, dalam perkara perdata antara Bank dengan nasabahnya, direksi bank dapat menginformasikan kepada pengadilan didepan hakim tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.[10] Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa informasi mengenai keuangan nasabah dapat diberikan oleh Bank kepada Pengadilan.

3.    Sanksi Administratif
Sanksi administratif merupakan sanksi yang diberikan pemerintah kepada dunia perbankan yang melanggar kerahasiaan Bank. Karena itu, bagi pihak yang merasa dirugikan oleh keterangan yang diberikan oleh Bank, mereka berhak untuk mengetahui isi keterangan tersebut dan meminta pembetulan jika terdapat kesalahan di dalam keterangan yang diberikan. Pelanggaran terhadap berbagai aturan yang berlaku, termasuk kerahasian Bank, maka akan dikenakan sanksi tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam UU No.10 Tahun 1998.
Sanksi juga diberikan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan perbankan seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia. Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,-(dua ratus miliar rupiah).
Kemudian sanksi juga diberikan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai Bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan atau tidak menjaga rahasia mengenai nasabah penyimpanan dan simpanan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
Perbankan juga harus menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba/rugi serta penjelasannya secara berlaka dalam waktu dan bentuk yang telah ditetapkan dan telah diaudit oleh akuntan publik.[11]

BAB III
PENUTUP

A.   Kesimpulan
Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kesehatan itu adalah kemampuan suatu Bank dalam  melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik serta menggunakan cara-cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam perbankan. Kesehatan Bank harus dipelihara dan ditingkatkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Bank tetap terjaga.
Perbankan juga harus menjaga kepercayaan dari masyarakat atau nasabah terhadap perbankan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perbankan dalam mempengaruhi kadar kepercayaan masyarakat kepada Bank, yaitu dengan menjamin rahasia data nasabah yang ada di Bank. Dalam UU No.7 tahun 1992 yang dimaksud dengan rahasia Bank adalah : “segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah Bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan”. Jika pihak perbankan melanggar kerahasiaan Bank maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan sanksi yang berlaku.

B.   Saran
Dalam penulisan makalah ini diharapkan pembaca mampu untuk memahami isi dari makalah ini yaitu tentang Kesehatan dan Rahasia Bank dan juga mampu untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.



DAFTAR PUSTAKA
Kasmir, S.E.,M.M. 2014. Dasar-dasar Perbankan. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008. Pemasaran Bank. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Muhammad Djumhana. 1996. Rahasia Bank. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Republik Indonesia. Undang-Undang  No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Etty M. Nasser, Titik Aryati. 2000. Model Analisis CAMEL Untuk Memprediksi Financial Distress Pada Sektor Perbankan Yang Go Public. Jurnal Auditing dan Akuntasi Indonesia. Volume 4. No.2 Desember. Jakarta.
Try Widiyono. 2006. Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.




[1] Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
[2] Undang-undang  No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
[3] Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 46
[4] Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
[5] Ibid,.
[6] Undang-undang  No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
[7] Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 48
[8] Muhammad Djumhana, Rahasia Bank. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 115
[9] Kasmir, Pemasaran Bank, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 25
[10] Try Widiyono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hal: 106
[11] Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 63

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel