-->

Status anak dalam keluarga


BAB I
PENDAHULUAN

    A.    Latar Belakang
Anak merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaiman seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.
Ada berbagai cara pandang dalam menyikapi dan memperlakukan anak yang terus mengalami perkembangan seiring dengan semakin dihargainya hak-hak anak, termasuk oleh perserikatan b angsa-bangsa (PBB)
Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak, menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapa-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dari orang tua.
   B.     Rumusan Masalah
1.      Apa pengertian anak dan pengertian keluarga dan kedudukan anak dalam kluarga?
2.      Apa saja hak anak terhadap orang tuanya?
3.      Apa saja status anak dan akibat hukumnya?
   C.    Tujuan Penulisan
1.      Untuk mengetahui pengertian anak, pengertian keluarga dan kedudukan anak dalam keluarga
2.      Untu mengetahui hak anak terhadap orang tuanya
3.      Untuk mengetahui status anak dan akibat hukumnya



BAB II
PEMBAHASAN

A.           Pengertian Anak, Keluarga dan Kedudukan Anak dalam Keluarga
 Menurut  agama islam, anak adalah amanah dari allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa dilakukan sekehendak hati oleh orang tuanya. Anak sebagai amanah harus dijaga sebaik mungkin oleh orang yang memegangnya yaitu orang tua.
Pengertian  anak dalam Islam disosialisasikan  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  SWT  yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan  kehendak  Allah  SWT. Secara  rasional,  seorang anak terbentuk  dari unsur gaib yang  transcendental dari proses ratifiksi sain (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam).
Adapun pengertian anak/Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Dalam Islam anak dikenal dengan istilah al-walad yang berarti keturunan yang lahir dari rahim ibu. Status Anak Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini sesuai dengan pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, di mata hukum, ibu dan anak tersebut tidak memiliki hubungan dengan si “Bapak”. Oleh karena itu, si Bapak tidak mempunyai tanggung jawab terhadap anak tersebut. Namun jika melihat hasil putusan MK yang menambahkan bahwa anak dapat memperoleh ak waris dari ayah jika dibuktikan melalui tes kedokteran dan ada saksi saat melakukan penikahan. Selain itu, si Bapak juga tidak dapat dipersoalkan secara hukum dengan alasan melakukan “penelantaran keluarga” karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan si ibu dan anaknya. Pengertian “Keluarga”, menurut pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah;  “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.”Demikian pula, perbuatan si Bapak tidak dapat dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga karena yang bersangkutan tidak masuk dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU 23/2004); “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
a. suami, isteri, dan anak;
b.orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
c.orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.”.
Dalam hukum islam, kedudukan anak-anak di dalam pewarisan dapat kita lihat di dalam al-quran surah an- Nisaa’ ayat 7 yang menyebutkan: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.[1]
B.            Hak anak terhadap orang tuanya
Menurut wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya
·         Hak nasab (keturunan) : Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum, dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua dan anaknya.
·         Hak radla’ (menyusui), ibu bertanggung jawab di hadapan allah. Menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik  masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi maupun sudah bercerai.
·         Hak hadlanah (pemeliharaan) Hadlanah adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.
·         Hak walayah (wali), walayah disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan dini anak setelah berakhir periode hadlanah sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.
·         Hak nafkah, merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan diatas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya  dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya.
C.           Status anak dan akibat hukumnya
Adapun kedudukan/status anak adalah anak kandung, anak angkat, anak susu, anak pungut, anak tiri, dan anak luar nikah, berikut pembahasannyanya:
a.      Anak Kandung
Anak kandung dapat juga dikatakan anak yang sah, pengertianya adalah anak yang  dilahirkan dari perkawinan yang sah antara ibu dan bapaknya. Dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak  yang  dilahirkan  dalam  atau  sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang sah mempunyai kedudukan  tertentu  terhadap  keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan   yang cukup, memelihara kehidupan anak  tersebut sampai ia dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah. Anak yang sah merupakan tumpuan harapan orang tuanya dan sekaligus menjadi penerus keturunanya.
b.      Anak angkat
Anak angkat dalam hukum Islam adalah yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Dengan adanya pengangkatan anak, maka anak angkat itu tidak mengakibatkan berubahnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya baik dalam hubungan keturunan/darah maupun dalam hubungan muhrim.
Syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam staatsblad 1917 No. 129 Pasal 8 disebutkan ada 4(empat) syarat, yaitu sebagi berikut :
·         Persetujuan orang yang mengangkat anak
·          Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya maka diperlukan izin dari orang tua itu, apabila bapak sudah wafat dan ibu telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balainharta peninggalan (weeskamer) selaku pengawas wali.
Apabila anak yang akan diangkat itu adalah anak lahir diluar perkawinan maka diperluka izin dari orang tuanya yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
·           Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.[2]
Sehingga status anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya ia tidak                                                         mewarisi tetapi memperolehnya melalui wasiat dari orang tua angkatnya, apabila anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Dalam hukum Islam, lembaga (peraturan) pengangkatan anak, anak angkat itu tidak mempunyai hubungan darah antara orang tua angkat dengan anak angkatnya. Hal ini berarti bahwa didalam hukum Islam anak angkat tidak dijadikan dasar mewarisi, karena prinsip dasar untuk mewarisi adalah hubungan darah dan perkawinan, demikian juga pengangkatan anak tidak mengakibatkan halangan untuk melangsungkan perkawinan.
c.       Anak tiri
Mengenai anak tiri ini dapat terjadi apabila dalam suatu perkawinan terdapat salah satu pihak baik isteri atau suami, maupun kedua belah pihak masing-masing membawa anak kedalam perkawinanya. Anak itu tetap berada pada tanggung jawab Orang tuanya, apabila didalam suatu perkawinan tersebut pihak isteri membawa anak yang dibawah umur (belum  dewasa)dan menurut keputusan pengadilan anak itu masih mendapat nafkah dari pihak bapaknya samapai ia dewasa, maka keputusan itu tetap berlaku walaupun ibunya telah kawin lagi dengan peria lain. Kedudukan  anak  tiri  ini  baik  dalam  Hukum  Islam  maupun  dalam  Hukum Adat, Hukum Perdata Barat tidak mengatur secara rinci. Hal itu karena seorang anak tiri  itu mempunyai ibu dan bapak kandung, maka dalam hal kewarisan ia tetap mendapat hak waris  dari harta kekayaan peninggalan (warisan) dari ibu dan bapak kandungnya apabila ibu dan bapak kandungnya meninggal dunia.
d.      Anak piara/asuh
Anak  piara/asuh  lain  juga  dari  anak-anak  tersebut  diatas,  karena  mengenai piara/asuh ini ia hanya dibantu dalam hal kelangsungan hidupnya maupun kebutuhan hidupnya baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk biaya pendidikan. Dalam hal anak piara ini ada yang hidupnya mengikuti orang tua asuh, namun hubungan hukumnya tetap dan tidak ada hubungan hukum dengan orang tua  asuh. Selain dari pada itu ada juga anak piara/asuh yang tetap mengikuti orang tua kandungnya, namun untuk biaya hidup dan biaya pendidikanya mendapatkan dari orang  tua asuh. Sehingga dengan demikian dalam hal pewarisan, maka anak piara/asuh sama sekali tidak mendapat bagian, kecuali apabila orang tua asuh memberikan hartanya melalui hibah atau kemungkinan melalui surat wasiat.
e.      Anak luar nikah
Anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hasil hubungan kelamin luar Nikah. Mengenai status anak luar nikah, bahwa anak itu hanya dibangsakan pada ibunya, bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Maka hal ini berakibat pula pada hilangnya kewajiban tanggung jawab ayah kepada anak dan hilangnya hak anak kepada ayah. Namun fatwa MUI juga menyebutkan bahwa anak zina juga bisa diberi jatah atau bagian harta ayah biologisnya dengan nama wasiat wajibah, karena anak zina sama dengan orang tua angkat dan anak angkat dalam hal sama-sama tidak memperoleh harta warisan, karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu kandungnya.[3]

BAB III
PENUTUP

A.           Kesimpulan
Anak dalam Islam disosialisasikan  sebagai  makhluk  ciptaan  Allah  SWT  yang arif dan berkedudukan mulia yang keberadaanya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan  kehendak  Allah  SWT. Secara  rasional,  seorang anak terbentuk  dari unsur gaib yang  transcendental dari proses ratifiksi sain (ilmu pengetahuan) dengan unsur-unsur ilmiah yang diambil dari nilai-nilai material alam semesta dan nilai-nilai spiritual yang diambil dari proses keyakinan (tauhid Islam).
Kedudukan anak dalam keluarga terdiri atas anak kndung, anak angkat, anak asuh, anak tiri dan anak di luar nikah. Dimana dalam pemeliharaan hidupnya tidak sama, dan pembagian harta warisanpun tidak sama, dimana anak kandung dan anak tiri memiliki hak sepenuhnya atas harta peninggalan orang tuanya, sedangkat anak asuh maupun anak angkat hanya memperoleh harta orang tua angkatnya melalui hibah. Sedangkan anak di luar nikah ia tidak mempunyai hak perdata dengan bapaknya, jadi otomatis ank di luar nikah tidak mendapatkan hak atas harta peninggalan si bapak kecuali memang sudah mempunyai bukti seperti sudah melakukan tes DNA.
B.            Saran
Dalam penulisan makalah ini diharapkan pembaca mampu memahami mengenai staus anak dalam keluarga. Semoga makalah ini bermanfaat khususnya kepada saya yang membuat makalah ini dan juga terhadap pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

Soimin Soedharyo, Hukum orang dan keluarga ( Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
Irfan Nurul M. H. Dr, Nasab dan status anak dalam hukum islam ( Jakarta: Amzah, 2013)





[1] Soimin Soedharyo, Hukum orang dan keluarga ( Jakarta: Sinar grafika,2002,) Hlm 32
[2] Soimin Soedharyo, Hukum orang dan keluarga ( Jakarta:Sinar grafika,2002,) Hlm 35
[3]   Irfan Nurul M. H. Dr Nasab dan status anak dalam hukum  islam (Jakarta: Amzah,2013,) Hlm 206

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel