-->

Makalah Sistem Sosial Politik

BAB I

PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG

Pada system politik Indonesia peran masyarakat sangat penting dalam mengembangkan lembaga-lembaga politik formal baik di daerah ataupun di pusat. Pada hakikat system politik merupakan seperangkat interaksi dan abstraksi dari totalitas prilaku social melalui nilai-nilai disebarkan untuk masyarakat

Model system politik yang paling sederhana akan menguraikan masukan ke dalam sistem politik, yang merubah sistem politik menjadi system keluaran dalam model ini masukan biasanya di kaitkan dengan dukungn maupun tuntutan yang harus di olah oleh sistem politik lewat berbagai  keputusan dan pelayanan public yang di berikan oleh pemerintah untuk bisa menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat.

B.     RUMUSAN MASALAH

1.      apa pengertian sistem politik?
2.      bagaimana ciri-ciri umum sistem politik?
3.      bagaimana tiga kapabilitas sistem politik?


C.    TUJUAN MASALAH

1.      menjelaskan tentang sistem politik
2.      menjelaskan tentang ciri-ciri umum dari sistem politik
3.      menjelaskan tentang kapabilitas-kapabilitas sistem politik


BAB II

PEMBAHASAN

A.       PENGERTIAN SISTEM POLITIK
Apabila pengertian sistem politik di gabungkan dengan pengertian sistem politik seperti yang telah di jelaskan pada awal sub-sub ini.
Pengertian sistem poltik yaitu suatu ke seluruhan komponen-komponen atau lembaga-lembaga berfungsi di bidang politik yang kegiatan nya menyangkut penentuan kebijakan umum (public policies)  dan bagai mana kebijakan itu di laksanakan. Yaitu hal-hal yang menyangkut kehidupan Negara atau pemerintah.
Perlu di ketahui istilah sistem social politik ini sering di pakai selisih berganti dengan kata Negara (state) pemerintah (goverment) dan bangsa (nation) padahal, menurut Ahmad dan Powell (1978: 4) system politik tidak mempunyai makna yang sama dengan istilah-istilah ini yang hanya berguna untuk menggantikan aspek-aspek lebih terbatas dari politik. Karena Negara mempunyai konotasi dan ke khasan kelembagaan (instution) otoritas atau kewenangan (anthority) dan legitimasi atau ke sahan (legitimation). [1]
Berinteraksi berdasarkan proses (proses saling pengaruh mengaruhi) yang dapat di ramalkan untuk memenuhi kebutuhan public.
Dalam pendekatan system politik adalah subsisten dari system sosial, karena itu pendekatan system melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu system yakni suatu unit yang relati terpisah dari lingkungannya dan memilki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya. [2]

B.       CIRI-CIRI SISTEM POLITIK MENURUT EASTEN ADA EMPAT CIRI
1.      UNIT-UNIT DANBATASAN SATU SISTEM POLITIK
Di dalam kerangka kerja suatu system politik terhadap unit satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama untuk menggerakkan roda kerja sisitem politik
2.      INPUT DAN OUTPUT
Input merupakan masukan dari masyarakat ke dalam system politik, input yang masuk dari masyarakat ke dalam system politik berupa tuntutan dan dukungan.
Tuntutan secara sederhana di jelaskan sebagai seperangkat kepentingan yang belum di alokasikan secara merata oleh system politik ke pada sekelompok masyarakat 
Dukungan merupakan upaya dari masyarakat untuk mendukung keberadaban system sosial politik agar terus berjalan.
Output adalah hasil kerja system politik yang berasal dari tuntutan atau pun dukungan masyarakat. Tuntutan masyarakat dapat dilaksanakan dan di peroleh.[3]
3.      DIFERENSIASI DALAM SISTEM
System yang baik haruslah memiliki diferensiasi (pembedaan atau pemisahan) kerja di masa modern adalah tidak mungkin suatu lembaga menyesuaikan seluruh masalah. Partai politik dan masyarakat umum di libatkan dalam pembuatan undang-undangnya.
4.      INTEGGRASI DALAM SISTEM
Integrasi adalah keterpaduan antar unit yang beda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang pemilihan umum tidak akan putuskan secara di tindak lanjuti jika tidak ada kerrja yang terintegrasi antara DPR, ke PRESIDEN, KPK, PARTAI POLITIK dan ELEMEN-ELEMEN MASYARAKAT.[4]

C.TIGA KAPABILITAS SISTEM POLITIK
1.      KAPABILITAS EKSTRAKTIF
Kapasitas ekstraktif yaitu ukuran kinerja dalam system politik dalam mengumpulkan sumber daya alam (SDM) dan sumber daya manusia (SDM) dari lingkungan domestic maupun Internasional, kemampuan (SDA) biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan (batu bara,emas, timah, dan lain sebagainya)yang ketika datang para penanam modal domestic maupun internasional itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak, pajak inlah yang kemudian akan menghidupkan roda pemerintah dan pembangunan.[5]

2.      KAPABILITAS SIMBOLIK
Kapabilitas simbolik,yaitu ukuran kinerja system politik dalam kemampuan mengalirkan symbol dari system politik kepada linkunganintra masyrakat ataudan ekstra masyrakat

3.      KAPABILITAS RESPANSIF
Kapabilitas respansif,yaitu kinerja system politik yang merujuk seberapa besar daya tanggap suatu system politik terhadap setiap tekanan yang berupa tuntutan baik darilingkungan intramasyarakat (domesti) MAUPUM EKSTRA masyrakat (internasional).karna itu, di dalam suatu system politik, bahwa kapalitas res pansifini ditentukan oleh hubungan antara input dan output.
Dalam konteks ini, derajat kepekaan system politik yang bersifattanggap (respansif)tersebut masih tergantung pada system politik yang di terapkan oleh suatu Negara.
Lain halnya,dengan sistempolitik diri seluas-luasnya untuk mendapatkan input (masukan) dari sumber luar seperti,dari kelompok ke pentingan, ke lompok penekan dan partai, maka mencerminkan system politik tersebut memiliki kapabilitas respansif yang tinggi (hing responsive capability).[6]

BAB III
PENUTUP

      A.    KESIMPULAN
Indonisia adalah Negara kesatuan berbentuk republic, dengan memakai system demokrasi. Dimana kedaulatan berada ditangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Indonesia menganut system pemerintahan presidensial, dimana presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala perintah.
System social politik di Indonesia di artikan sebagai kumpulan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentinga umum termasuk proses penentuan tujuan. Upaya-upaya mewujudkan tujuan  pengadilan ke putusan seleksi dan penyusunan skala priyoritasnya

      B.     SARAN
Mungkin dari kesimpulan di atas dapat di petik salah satu yang paling penting karna dalam bidang inilah yang harus di perhatikan lebih.
Untuk penulis makalah ini jauh dari kesempurnaan dan demi kemajuan karya tulis ini saya mengharap kritik dan saran , apabila ada kesalahan dalam penulisan bahasa, penyusunan atau makalah ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya .
Akhir kata dari kami mengharap semoga makalah ini bagi para pembaca dan pendengar pada umumnya, amien.

DAFTAR PUSTAKA
Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm


[1] Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm 17
[2] Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm 17
[3] Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm 17
[4] Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm 80
[5] Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm 123
[6] Beddy iriawanmaksudi, system social politik (Jakarta pt raja grafikdo persada, 2012) hlm 123

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel