Segala bentuk konten dalam situs tokomakalah.com ini BERHAKCIPTA atau dilindungi oleh Undang-undang. jika anda ingin mendapatkan salah satu konten didalam situs ini, silahkan menghubungi kami. Informasi Selengkapnya, Klik download!
BAB I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Struktur organisasi BAN PT secara
eksternal terkait dalam hubungan dua institusi, yaitu Mendiknas dan Ditjen
Dikti. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (perintah UU dan
PP), Mendiknas “mendirikan” BAN PT. Sebagai pendiri, Mendiknas memiliki
kedudukan sebagai supra-struktur BAN PT dengan kewenangan untuk membentuk,
mengatur dan atau mengubah organisasi BAN PT.
Kedudukan BAN PT tetap berada
dibawah Mnteri dan sejajar dengan Ditjen yang ada disamping (neben). Pada masa yang akan dating, struktur
eksternal akan berubah seiring dengan kehadiran Badan Standar Nasional Pendidikan
(BNSP).Baik BNSP maupun BAN PT memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai
lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan SK Mendikbud atau Permendiknas.
BNSPlah yang nantinya akan
menjabarkan standard mutu pada semua jenjang pendidikan, termasuk standard mutu
perguruan tinggi. Berdasarkan atas standard mutu yang dibuat BNSP itulah BAN PT
merumuskan indikator mutu, menetapkan kriteria penilaian dan membuat peringkat,
serta melakuakan akreditasi terhadapa perguruan tinggi.Dengan demikian, secara
structural ada hubungan antara BNSP dengan BAN PT sebagai pelaksana akreditasi
lapangan.
B.
Rumusan
Masalah
1.
Apa
Struktur Organisasi dan Kemandirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN PT) ?
2.
BagaimanaProses
Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) di Stain Pamekasan ?
3.
Apa
tujuan diadakannya Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) ?
C.
Tujuan
Penulisan
1.
Untuk
mengetahui struktur Organisasi
danKemandirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT).
2.
Untuk
memahami proses Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) di Stain Pamekasan.
3.
Untuk
mengetahui tujuan diadakannya Badan Akreditasi Nasional (BAN PT).
BAB II
PEMBAHASAN
A. Struktur Organisasi dan Kemandirian Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi (BAN PT)
1.
Kebijakan tentang Organisasi BAN PT.
Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN 1989) yang kemudian dijabarkan lebih lanjut
oleh PP No. 30/1990 tentang Perguruaan Tinggi adalah landasan hukum utama saat
berdirinya BAN-PT. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Mekdikbud dengan
kewenangannya mendirikan BAN PT pada 15 Desember 1994. Ada dua bentuk kebijakan
Menteri yang dikeluarkan saat itu, yaitu kebijakan terkait dengan bentuk
kelembagaan dan kebijakan tentang penetapan personalia pimpinan dan aggota BAN
Pt. Dua kebijakan Menteri terkait kelembagaan dan personalia pimpinan selalu
menjadi inti utama eksistensi BAN PT.
Namun, dengan
keluarnya ketetapan UU No. 10/2004 terjadi perubahan bentuk baju
hukumnya.Kebijakan kelembagaaan BAN PT berbentuk Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional (Permendiknas) sedangkan pengangkatan personalia pimpinan masih tetap
berbentuk SK Menteri. Setelah lima kali kebijakan Menteri tentang regulasi BAN
PT dibuat, tidak banyak perbahan padaformat, desain, dan struktur organisasi.
Perubahan gradual justru terjadi pada tugas dan fungsi BAN PT, seiring dengan
perbahan dan perkembangan yang terjadi.Diluar organisasi inti BAN PT yang
terdiri atas pimpinan dan anggota terdapat organisasi pendukung kerja BAN PT,
yaitu secretariat.Pimpinan BAN PT dapat sepenuhnya mengatur format dan struktur
organisasi secretariat sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
dibebankan.Sejak BAN PT berdiri, pimpinan dapat mengangkat seorang Kepala
Sekretariat.Namun, ketentuan Permendiknas 2005 menetapkan bahwa Kepala
Sekretariat dijabat rangkap oleh Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan
(Balitbang) Depdiknas.
2. Struktur Organisasi BAN PT
Melalui stuktur
eksternal akan tergambar kerangka susunan yang menghubungkan BAN PT dengan
organisasi mitra kerjanya dalam jajaran lingkungannya. Struktur organisasi BAN
PT secara eksternal terkait dalam hubungan dua institusi, yaitu Mendiknas dan
Ditjen Dikti. Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada (perintah
UU dan PP), Mendiknas “mendirikan” BAN PT. Sebagai pendiri, Mendiknas memiliki
kedudukan sebagai supra-struktur BAN PT dengan kewenangan untuk membentuk,
mengatur dan atau mengubah organisasi BAN PT. Kedudukan BAN PT tetap berada
dibawah Menteri dan sejajar dengan Ditjen yang ada disamping (neben). Pada masa yang akan dating, struktur
eksternal akan berubah seiring dengan kehadiran Badan Standar Nasional
Pendidikan (BNSP). Dalam Permendiknas NO. 28/2015 tentang BAN PT Pasal 8
menyatakan BAN PT berfungsi; merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi
perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri, Menteri menetapkan kriteria
dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud ayat (2/b) setelah memerhatikan
pertimbangan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP).
Baik BNSP
maupun BAN PT memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai lembaga nonstruktural
yang dibentuk berdasarkan SK Mendikbud atau Permendiknas. BNSPlah yang nantinya
akan menjabarkan standard mutu pada semua jenjang pendidikan, termasuk standard
mutu perguruan tinggi. Berdasarkan atas standard mutu yang dibuat BNSP itulah
BAN PT merumuskan indikator mutu, menetapkan kriteria penilaian dan membuat
peringkat, serta melakuakan akreditasi terhadapa perguruan tinggi.Dengan
demikian, secara structural ada hubungan antara BNSP dengan BAN PT sebagai
pelaksana akreditasi lapangan.
Ketentuan UU
sidiknas 2003 dan PP No. 19/2005 semakin menegaskan bahwa akreditasi adalah
suatu kewajiban pasti. Karena itu, kunci utama kebijakan Mendiknas tentang BAN
PT terletak pada kemampuan membangung struktur organisasi yang dapat mendorong
peningkatan pemohon akreditasi dan kemampuan BAN PT mengakomodasi dan
menyelesaikan permohonan tersebut. Untuk mengantisipasi ketentuan tersebut ke
depan, maka stuktur internal organisasi BAN PT harus semakin diperkuat dan
struktur eksternalnya semakin solid. Berikut perbaikan structural yang dibutuhkan
BAN PT ke depan.
1.
Merujuk
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan bagi Menteri dan
Ditjen Dikti membuat kebijakan yang memiliki daya imperatif bagi perguruan
tinggi untuk melakukan akreditasi.
2.
Meningkatnya
jumlah pemohon akreditasi, mengharuskan BAN PT memiliki struktur organisasi
internal yang kuat dan memiliki kapasitas kemampuan yang lebih berdaya untuk
menyelesaikan besaran jumlah pemohon akreditasi.
3.
Perlu
menghidupkan kembali Satuan Tugas BAN PT (Satgas) di tingkat wilayah, serta
memperkuat daya perintah BAN PT pusat dalam struktur internal organisasi.
Tujuannya untuk mendesentralisasi sebagian tugas dan fungsi BAN PT, terutama
dengan kendala luasnya persebaran perguruan tinggi di Indonesia, dan untuk
menyelesaikan besaran jumlah pemohon akreditasi.
4.
Menyederhanakan
struktur organisasi dan menghilangkan tumpang tindih tugas dan fungsi tim-tim
yang ada. Langkah yang dapat diambil, misalnya membubarkan Tim Asesor dan
mengintegrasikan tugas dan fungsi pembinaan dan pengembangan Asesor kepada Tim
Ahli, Satgas wilayah, Panitia Ad-hoc, dan Sekretariat BAN PT.
5.
Kehadiran
BNSP dapat mengurangi beban kerja organisasi, karena standarisasi mutu telah
diambil alih oleh BNSP dan kerja BAN PT hanya menjabarkan standard lebih lanjut
menjadi instrument akreditasi. Karena itu, Tim Ahli harus kerja lebih focus dan
professional.
B.
Hasil
Observasi, Proses Akreditasi (BAN PT) di STAIN Pamekasan.
Bapak Saiful Hadi memaparkan bahwasanyaakreditasi adalah menentukan
penilaian atas kegiatan akademik yang dilakukan oleh program studi yang
berhubungan dengan standart mutu yang diatur oleh peraturan pemerintah (PP
Nomer 33 Tahun 2012dan peraturan pemerintah yang lainnya tentang pengelolaan
pendidikan tinggi.
Menurut beliau, banyak aspek yang berhubungan tentang akreditasi
program studi kelembagaan pendidikan tinggi di STAIN Pamekasan, terdiri dari 7
aspek standart, yaitu:
1.
Aspek
standart tentang visi, misi, tujuan dan program kelembagaan.
Pada standart
ini tercermin sebagai indentitas kelembagaan, sebagai profil program studi.
2.
Aspek
standart akreditasi.
Pada standart
akreditasi ini berhubungan dengan tata kelola penyelenggaraan kegiatan akademik
menyangkut aspek; pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian,
penelitian dan pengembangan.
3.
Aspek
standart SDM (Sumber Daya Manusia)
Pada aspek SDM
berhubungan dengan tenaga pendidikan yaitu dosen dan tenaga kependidikan
meliputi mutu tenaga pendidikan bahwasanya semua dosen diharuskan sudah
memiliki ijazah S2-S3, tenaga kependidikan memiliki sertifikat-sertifikat
keterampilan yang secara khusus sesuai dengan bidang tugas atau ijazah lanjut
sesuai dengan spesifikasi, seperti; sarjana laboratorium, sarjana perpustakaan,
dsb.
4.
Aspek
standart kemahasiswaan.
Pada aspek
standart kemahasiswaan ini yaitu tentang proses rekrutmen kemahasiswaan,
kebijakan, pembinaan dan pengembangan mahasiswa sampai pada kelulusan
mahasiswa.
5.
Aspek
standart kurikulum program studi.
Pada aspek
standart kurikulum program studi haruslah adaptif, progresif dan markatabel
sesuai dengan kepentingan stakeholders, baik pada dunia usaha ataupun dunia
industry (DUDI), atau kepentingan masyarakat secara luas pada semua level.
6.
Aspek
standart pembiayaan.
Pada aspek
standart pembiayaan ini harus sesuai dengan pembiayaan kelembagaan yang
diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pemerintah ataupun tarikan keuangan
dari mahasiswa yang digunakan untuk membiayai aktivitas pendidikan dan
pembelajaran mahasiswa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan institusi.
7.
Aspek
standart penelitian dan pengabdian masyarakat.
Pada aspek
standart penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan
atau bersama-sama mehasiswa dalam rangka memperkuat atmosfir atau suasana
akademik dalam rangka peningkatan mutu akademik sebuah perguruan tinggi dalam
bentuk publikasi ilmiah, bentuk jurnal-jurnal ilmiah, seminar-seminar nasional
dan internasional.
Beliau juga memaparkan tentang
bagaimana cara atau langkah-langkah dalam proses akreditasi, yaitu;
1.
Program
studi mengajukan borang akreditasi ke BAN PT.
2.
BAN
PT melakukan DES Asesmen atas kecukupan borang yang telah diisi oleh program
studi.
3.
Menerima
visitasi yang dilakukan oleh asesor BAN PT terhadap keberadaan institusi atau
lembaga atas usulan boring akreditasi.
Proses memperoleh sertifikat ISO atau sertifikat akreditasi yaitu
sertifikat akreditasi diterbitkan setelah visitasi dilakukan oleh asesor atas
laporan asesor berikutnya pada dewan majelis BAN PT sebagai penentu akhir
siding majelis terhadap hasil visitasi tadi. Sertifikat akreditasi dikirim oleh
BAN PT pada lembaga pendidikan. LAM atau lembaga akreditasi mandiri yang
dibentuk oleh asosiasi yang dibentuk oleh program studi seluruh Indonesia, saat
ini yang ada baru LAM program studi kesehatan, sedangkan yang lain masih
dibawah naungan BAN PT.
Sekarang dalam program studi tarbiyah dan syariah sudah
terakreditasi, kecuali prodi-prodi baru.Isi borang tersebut merupakan
kumpulan-kumpulan deskripsi dari ketujuh aspek standart diatas.
PP Nomer 33 Tahun 2012 tentang program studi yang berhubungan
dengan standard mutu yaitu;
1.
Program pendidikan
dilaksanakan melalui Program Studi.
2.
Program Studi
memiliki kurikulum dan
metode pembelajaran sesuai dengan program Pendidikan.
3.
Program Studi
diselenggarakan atas izin
Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
4.
Program Studi
dikelola oleh suatu
satuan unit pengelola yang ditetapkan
oleh Perguruan Tinggi.
5.
Program Studi
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mendapatkan akreditasi
pada saat memperoleh
izin penyelenggaraan.
6.
Program Studi
wajib diakreditasi ulang
pada saat jangka waktu
akreditasinya berakhir.
7.
Program Studi
yang tidak diakreditasi
ulang sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dapat
dicabut izinnya oleh Menteri.
8.
Ketentuan lebih
lanjut mengenai metode pembelajaran sebagaimana
dimaksud pada ayat
(2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dan pencabutan
izin Program Studi sebagaimana dimaksud
pada ayat (7)
diatur dalam Peraturan Mentri.
Peraturan pemerintah yang lainnya tentang pengelolaan pendidikan
tinggi, yaitu;
Pasal 21: Pengaturan Pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:
a.
otonomi
Perguruan Tinggi;
b.
pola
Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c.
tata
kelola Perguruan Tinggi; dan
Pasal 22: Otonomi Perguruan Tinggi
(1) Perguruan Tinggi
memiliki otonomi untuk
mengelolasendiri lembaganya sebagai
pusat penyelenggaraanTridharma
Perguruan Tinggi.
(2) Perguruan tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. PTN;
b.
PTN Badan Hukum; dan
c.
PTS.
(3) Otonomi Pengelolaan
Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri
atas:
a. otonomi di
bidang akademik, yang
meliputipenetapan norma dan kebijakan operasional sertapelaksanaan:
1.
pendidikan;
2.
penelitian; dan
3.
pengabdian kepada masyarakat,sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.
b. otonomi di
bidang nonakademik yang
meliputipenetapan norma dan kebijakan
operasional sertapelaksanaan:
1. organisasi;
2. keuangan;
3.
kemahasiswaan;
4.
ketenagaan; dan
5.
sarana prasarana,sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 23; Otonomi pengelolaan pada PTN meliputi:
a. bidang akademik:
1.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan pendidikan
terdiri atas:
a)
persyaratan akademik mahasiswa
yang akan diterima;
b)
kurikulum Program Studi;
c)
proses Pembelajaran;
d)
penilaian hasil belajar;
e)
persyaratan kelulusan; dan
f)
wisuda;
2.
penetapan norma, kebijakan
operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat; dan
b. bidang nonakademik:
1.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan organisasi
terdiri atas:
a) rencana
strategis dan rencana
kerja tahunan;
dan
b) sistem penjaminan mutu internal;
2.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan
keuangan terdiri atas:
a) membuat
perjanjian dengan pihak
ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;dan
b) sistem
pencatatan dan pelaporan keuangan,sesuai
dengan ketentuan peraturan
perundangundangan;
3.
penetapan norma, kebijakan
operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan
terdiri atas:
a)
kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
b)
organisasi kemahasiswaan; dan
c)
pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
a)
penugasan dan pembinaan
sumber daya manusia; dan
b)
penyusunan target kerja
dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan
sarana dan prasaranaterdiri atas:
a) penggunaan sarana dan prasarana;
b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
c) pemanfaatan sarana dan prasarana;sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 24;Otonomi pengelolaan pada PTN Badan Hukum meliputi:
(1)
Kekayaan awal PTN
Badan Hukum berasal
dari kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah.(2) Nilai
kekayaan awal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan.3) Penatausahaan
pemisahan kekayaan negara
untuk ditempatkan menjadi kekayaan
awal PTN BadanHukum
diselenggarakan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan.(4) Tanah
sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibukukan dalam
neraca PTN Badan
Hukum dengan pengungkapan yang
memadai dalam catatan
atas laporan keuangan.
Pasal 25; Otonomi
pengelolaan pada PTS
diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a. bidang akademik:
1. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:a) persyaratan
akademik mahasiswa yang
akan diterima;b) pembukaan, perubahan,
dan penutupan Program
Studi;c) kurikulum Program Studi;d) proses Pembelajaran;e) penilaian hasil belajar; f) persyaratan kelulusan; dan g) wisuda;
2. penetapan norma,
kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat;
b. bidang nonakademik:
1. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri
atas:a) rencana strategis dan
operasional;b) struktur organisasi dan
tata kerja;c) sistem pengendalian
dan pengawasan internal; dan d) sistem penjaminan mutu internal;
2. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:a) perencanaan
dan pengelolaan anggaran
jangka pendek dan jangka panjang;b)
tarif setiap jenis layanan pendidikan;c)
penerimaan, pembelanjaan, dan
pengelolaan uang;d) melakukan
investasi jangka pendek dan jangka panjang;e)
membuat perjanjian dengan
pihak ketiga dalam lingkup
Tridharma Perguruan Tinggi;f) memiliki
utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan g) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;
3. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:a) kegiatan
kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;b) organisasi kemahasiswaan; dan c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
4. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
a) persyaratan dan
prosedur penerimaan sumber daya manusia;b) penugasan,
pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;c) penyusunan
target kerja dan
jenjang karir sumber daya
manusia; dan d) pemberhentian sumber daya manusia; dan
5. penetapan norma,
kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri
atas:a) pemilikan sarana dan
prasarana;b) penggunaan sarana dan
prasarana;c) pemanfaatan sarana dan
prasarana; dand) pemeliharaan sarana dan
prasarana.
Pasal 26; Otonomi Pengelolaan pada PTS diatur oleh Badan
Penyelenggara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Pasal 27;Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi
(1) Pola pengelolaan PTN:
a.
PTN dengan pola
pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
b.
PTN dengan pola
pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
c.
PTN sebagai badan hukum.
(2) Penetapan dan
perubahan pola pengelolaan
PTN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakanberdasarkan evaluasi
kinerja oleh Menteri
terhadap PTN.
(3) Penetapan PTN
dengan pola pengelolaan
keuangan badan layanan umum
dilakukan dengan penetapan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan atas usul Menteri.
(4) Penetapan PTN
Badan Hukum dilakukan
dengan Peraturan Pemerintah.
(5) Evaluasi kinerja
terhadap PTN sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan
oleh tim independen yang
dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Menteri.
(6) Ketentuan mengenai
kriteria dan prosedur
evaluasi kinerja terhadap PTN
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.
(7) Pola pengelolaan
PTS ditetapkan oleh
Badan Penyelenggara sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan.
C. Tujuan Dan Manfaat Badan Akreditasi Nasional (BAN PT).
Akreditasi institusi perguruan tinggi
adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen
perguruan tinggi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridarma
perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.
Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi institusi dilakukan oleh tim
asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami hakikat
pengelolaan perguruan tinggi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi
dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang
ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat.
Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh
institusi perguruan tinggi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi
melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi perguruan tinggi.
BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan
untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu
institusi perguruan tinggi berdasarkan standar mutu yang telah
ditetapkan.Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi institusi perguruan
tinggi adalah sebagai berikut.
1.Memberikan jaminan bahwa institusi perguruan
tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh
BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari
penyelenggaraan perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
2.Mendorong perguruan tinggi untuk terus menerus
melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi
3.Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar
pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan
alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.
Mutu institusi perguruan tinggi merupakan
cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses dan keluaran
atau layanan institusi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan
oleh BAN-PT.
BAB III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Struktur Organisasi dan Kemandirian
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) adalah pertama, kebijakan
tentang pengelolaan pendidikan tinggi BAN PT, kedua, Struktur Organisasi BAN
PT. Berdasarkan atas standard mutu yang dibuat BNSP itulah BAN PT merumuskan
indikator mutu, menetapkan kriteria penilaian dan membuat peringkat, serta
melakuakan akreditasi terhadapa perguruan tinggi. Dengan demikian, secara
structural ada hubungan antara BNSP dengan BAN PT sebagai pelaksana akreditasi
lapangan.
Proses Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) di Stain Pamekasanbanyak
aspek yang berhubungan tentang akreditasi program studi kelembagaan pendidikan
tinggi di STAIN Pamekasan, terdiri dari 7 aspek standart, yaitu: 1. Standard
tentang visi misi, tujuan dan program kelembagaan, 2. Standar akreditasi, 3.
Aspek standard SDM (Sumber Daya Manusia), 4. Aspek standar kemahasiswaan, 5.
Aspek Standar kurikulum program Studi, 6.aspek standard Pembiayaan, 7. Aspek
standard penelitian dan pengabdian masyarakat.
Tujuan dan manfaat BAN-PT yaitu memberikan jaminan bahwa institusi
perguruan tinggi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan
oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan
perguruan tinggi yang tidak memenuhi standar.
B.
Saran
Diharapkan kepada institusi atau
Perguruan Tinggi Untuk menetapkan Badan akreditasi Perguruan Tinggi atau BAN PT
untuk lebih mecapai standar-standar ketujuh aspek diatas agar dapat menjamin
mutu dan kualitas dari perguruan tinggi tersebut.
DAFTAR PUSTAKA
Saha, Hanief, Manajemen Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi di
Indonesia, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
PP Nomer 33 Tahun 2012 Tentang Standar Mutu
PP Tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi Pasal; 21-27
BAN-PT Naskah Akademik Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi 2011.
Belum ada tanggapan untuk "Organisasi dan kemandirian badan akreditasi nasional perguruan tinggi"
Posting Komentar