Makalah Lembaga Peradilan

Segala bentuk konten dalam situs tokomakalah.com ini BERHAKCIPTA atau dilindungi oleh Undang-undang. jika anda ingin mendapatkan salah satu konten didalam situs ini, silahkan menghubungi kami. Informasi Selengkapnya, Klik download!

KATA PENGANTAR

            Puji syukur Alhamdulillah ke hadirat Allah swt akhirnya saya masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan makalah tentang lembaga peradilan ini, sholawat serta salam saya haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad saw yang telah membawa kami dari alam kejahiliaan menuju alam yang terang benderang yakni dengan adanya islam wal iman.

            Rampungnya makalah ini tak terlepas dari pertolongan Allah SWT serta hasil dari sebuah ikhtiyar dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab saya, yang juga merupakan proses pembekalan bagi kami untuk menjadi pelajar yang betul-betul berpengalamn dan berpotensi.untik itu dengan segal kerendahan hati kami haturkan ucapan terimakasih kepada :

1)      Dosen pengampu mata ilmu pendidikan PKN yang telah berusaha membimbing dan mengarahkan kami dalam proses menjadi insane yang berpengetahuan dan mampu mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari sehingga sesuai dengan ajaran syari’ah

2)      Semua pihak yang telah membantu demi terselesainya makalah ini

 Semoga makalah ini benar-benar bermanfaat bagi para mahasiswa dan pada masyarakat pada umumnya

................. 29 Oktober 2016

                                                                            

                                                               Penyusun

DAFTAR ISI

Kata pengantar…………………………………………………………………..….i

Daftar isi………………………………………………………………………….....ii

BAB I Pendahuluan

1.1  Latar belakang…………………………………………………………..1

1.2  Rumusan masalah………………………………………………………..1

1.3  Tujuan masalah…………………………………………………………..2

BAB II              Pembahasan

            2.1 Lembaga peradilan………………………………………………………3

            2.2 Pengertian hukum………………………………………………………..4

            2.3 Jenis-jenis hukum………………………………………………………..4

            2.4 Sumber hukum…………………………………………………………..4

BAB III  Penutup

            3.1 Kesimpulan……………………………………………………………...6

Daftar Pustaka           

BAB I

PENDAHULUAN

 1.1  Latar Belakang

Manusia sebenarnya memiliki kemampuan material dan spritual yang keduanya memiliki nilai. Nilai tersebut merupakan suatu hal yang paling dasar,hakiki atau makna yang terdalam(abstrak) yang berkaitan dengan cita-cita,harapan keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal.penilaian terhadap suatu hal yang dirasa ideal,memiliki penghargaan atau kualitas.dengan demikian, penilaian tersebut menjadi penentu suatu keadaan,sikap dan tingkah laku.misalnya untuk menciptakan kehidupan yang teratur, aman, dan tentram diperlukan kesadaran diri dan kesadaran sosial.hal tersebut   diwujudkan dalam tingkah lakudan perbuatan nyatayang dilaksanakan secara ikhlas. Misalnya  tidak bertindak semena-mena, mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan, atau mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

Sebagai negara hukum, segala tindakan warga negara maupun pemerintah harus berdasarkan dengan hukum, seluruh masyarakat yang ada di dalam suatu negara tersebut harus mematuhi segala hukum yang ada, tanpa ada kecualiannya,ketentuan yang mrnyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum termuat dalam peraturan tertulis ataupun tidak tertulis. kaidah atau pedoman tertulis misalnya UUD, peraturan pemerintah,KHUP,peraturan daerah.sedangkan peraturan tidak tertulis antara lain konvensi (kebiasaan didalam penyelenggaraan negara),hukum adat,pidato kenegaraan presidentiap tanggal 16 agustus dan lain-lain. 

1.2 Rumusan masalah

1)      Lembaga peradilan ?

2)      Pengertian hukum ?

3)      Jenis-jenis hukum ?

4)      Sumber hukum?

1.3 Tujuan masalah

1)      Untuk mengetahui lembaga perdilan

2)      Untuk mengetahui pengertian hukum 

3)      Untuk mengetahui jenis-jenis hukum

4)      Untuk mengetahui sumber hukum

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Lembaga peradilan

            Istilah peradilan diambil dari kata qadha (bahasa arab)yang berarti memutuskan,memberi keputusan,menyelesaikan supaya keputusan yang diambil itu adil maka penyelesaian keputusan ditangani oleh lembaga peradilan.

            Menurut istilah adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusanatas setiap perkara dengan adilberdasarkan hukum yang berlaku, dan fungsinya adalah untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum, sedangkan fungsinya adalah:

     1.      Terwujudnya suatu masyarakat yang bersih,karena setiap orang terutama hak asasinyadapat dilindungi dan dipenuhi sesuai perturan perundang-undangan yang berlaku. pada pasal 22 UUD 1945 dinyatakan sebagai berikut:

1.      Segala warga negara bersaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dengan  baik tanpa ada pengecualiaanya.

2.      Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

    2.      Aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa dapat terwujud ditengah-tengah masyarakat yang bersih,dan demikian negara akan semakin kuatsejalan tegaknya hukum

      3.      Terwujudnya kkeadilan bagi seluruh rakyat artinya, hak-hak seseorang dihargai dan tidak dianiaya

     4.      Dengan masyarakat yang bersih, pemerintah  yang bersih dan berwibawa serta tegaknya keadilan maka akan terwujud ketentraman,kedamaian dan keamanan dalam masyarakat

     5.    Dapat menjadikan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt bagi semua pihak

2.2 Pengertian hukum

            Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang mengikat semua orang, dan pelaksanaanya dapat diperintahkan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara dengan demikian hukum memiliki ciri-ciri yaitu :

1.      Adanya perintah atau larangan

2.      Perintah dan larangan tersebut harus ditaati oleh semua orang

2.3 Jenis-jenis hukum

A. Jenis hukum berdasarkan isinya :

            1. Hukum privat

                     Yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan contohnya : hukum perdata (jual beli tanah),hukum perdata islam (perkawinan).

            2.Hukum publik

                     Yaitu aturan hukum yang mengatur antara hubungan subjek hukum dengan pemerintah atau hukum yang mengatur kepentingan masyarakat contohnya : hukum tata negara, hukum pidana dan lain-lain.

B. Jenis hukum berdasarkan wujudnya :

            1. Hukum tertulis

                      Hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah disusun secara sistematis dan diatur dalam sebuah UUD maupun tidak dikodifikasikan

           2. Hukum tidak tertulis

                     Hukm yang tidak dinyatakan secara tertulis atau hukum yang masih hidup dan tumbuh dallam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat) contohnya : pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 agustus

2.4 Sumber hukum

            Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang memiliki kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang pelanggarnya dikenai sanksi yang tegas dan nyata

            Menurut tap MPR No III/MPR/2000 yang dimaksud sumber hukum adalah sumber ang dijadikan bahan untuk menyusu peraturan perundang-undangan. Sumber hukum dibedakan menjadi :

            1. sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum

2. sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dan isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri

Macam sumber hukum formal yaitu :

a)      Undang-undang

b)      Kebiasaan (huku tidak tertulis)

c)      Yurisprudensi

d)     Traktat

e)      Doktrin

BAB III

PENUTUP

3.1  Kesimpulan

         1.      Istilah peradilan adalah diambil dari kata-kata qadha (bahasa arab) yang berarti memutuskan, member keputusan, menyelesaikan, supaya keputusan yang diambil itu adil.

         2.      Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa Negara yang mengikat setiap orang dan pelaksanaannya diperintahkan dengan segala paksaan oleh alat-alat Negara

         3.      Jenis-jenis hukum

a)      Hukum berdasarkan isinya :

·         Hukum privat

·         Hukum publik

b)      Hukum berdasarkan wujudnya :

·         Hukum tertulis

·         Hukum tidak tertulis.

       4.      Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yakni aturan-aturan yang pelanggarnya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.

Menurut MPR No III/MPR/2000 yang dimaksud sumber hokum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Yanto,Romi. Pendidikan Kewarganegaraan. Solo: CV. HaKa MJ

Tim Penyusun. Pendidikan Kewarganegaraan. Surabaya: PT. JePe Press Media Utama

Tweet

Makalah dan Artikel lainnya:

Ditulis oleh Admin pada tanggal